Tuesday, 8 November 2016

Soal Latihan Hukum Dan Peradilan Nasional

I.    Berilah tanda silang (x) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!
1.    Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibedakan menjadi ….
    a.    Hukum lokal dan hukum nasional.
    b.    Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
    c.    Hukum sekarang dan hukum yang akan datang
    d.    Hukum satu golongan dan hukum semua  golongan

2.    Yang merupakan contoh hukum publik adalah….
    a.    hukum peroragangan        b.    hukum keluarga
    c.    hukum tata negara        d.    hukum benda

3.    Seperangkat peraturan hukumyang mengatur bentuk negara, susunan dan tugas-tugasnya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara disebut….
    a.    hukum tata negara        b.    hukum administrasi negara
    c.    hukum adat            d.    hukum perdata

4.    Memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penagkapan atua penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya merupakan fungsi…
    a.    pengadilan tingkat pertama    b.    pengadilan tingkat kedua
    c.    mahkamah agung            d.    kasasi

5.    Hukum bertujuan untuk….
    a.    menangkap pencuri
    b.    menegakkan kebenaran dan keadilan
    c.    menjaga keamanan
    d.    memelihara perdamaian
6.    Hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu serta dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan disebut….
    a.    Hukum agama            b.    Hukum perdata
    c.    Hukum pidana            d.    Hukum adat

7.    Hubungan hukum antar produsen serta antara produsen dan konsumen terdapat di dalam ….
    a.    Hukum adat            b.    Hukum forma
    c.    Hukum dagang            d.    Hukum meteriil

8.    Hukum dasar negara kita adalah….
    a.    Hukum adat            b.    Hukum agama
    c.    Undang-Undang Dasar 1945    d.    Peraturan daerah

9.    Hukum yang mengatu hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih disebut hukum….
    a.    Hukum dagang            b.    Hukum benda
    c.    Hukum perikatan            d.    Hukum waris

10.    Pemegang pengadilan tertinggi diIndonesia adalah…
    a.    Pengadilan tingkat Satu        b.    Pengadilan tingkat dua
    c.    Pengadilan tingkat tiga        d.    Mahkamah agung

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas!
1.    Sebutkan jenis-jenis hukum menurut masalah yang diaturnya!
2.    Bagaimana perbedaan proses peradilan sipil dan peradilan militer?
3.    Bagamana kita menanamkan kesadaran untuk selalu menghormati keputusan pengadilan?
4.    Bagamana pendapat anda tentang “main hakim sendiri”? Jelaskan!
5.    Petugas hukum yang terlibat dalam penegakan hukum di negara kita adalah polisi, jaksa, dan hakim. Bagaimana hubungan ketiga petugas hukum tersebut dalam melaksanakan kewajibannya? Jelaskan dan beri contoh!
6.    Sebagai seorang pelajar kalian harus mempunyai rasa malu  kalau melanggar tata tertib sekolah, mengapa demikian?
7.    Tulis masing-masing 3 (tiga) contoh pelanggaran hukum pidana dan hukum perdata yang kalian jumpai dalam kehidupan di masyrakat!
8.    Coba analisis apa yang akan terjadi jika warga negara Indonesia kurang mempunyai kesadaran hukum! Bagaimana dampaknya dalam kehidupan?
9.    Jelaskan menurut pendapat logemann tentang hukum tata negara !
10.    Coba kamu rumuskan perbedaan antara hukum privat dan hukum publik kemudian, catat cirri-ciri hukum yang termasuk ke dalam dua kelompok itu !

Proses Perkara di Pengadilan

1. Peserta Pengadilan
Dalam proses perkada di pengadilan, pengadilan dapat dilaksanakan apabila pihak-pihak yang terkait hadir dalam pengadilan tersebut. Dalam proses peradilan pidana, pihak-pihak yang hadir adalah sebagai berikut.

a.    Terdakwa
Terdakwa adalah  seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan pidana. Segera setelah penuntutan dimulai, dalam tuntutan pemanggilan terdakwa ke muka sidang, jaksa menyebutkan nama, nama kecil, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat  pekerjaan terdakwa. Seorang terdakwa memiliki hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindakan pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri ini masing-masing memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana ayng dilakukannya. Ketentuan mengenai terdakwa tercantum dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b.    Jaksa penuntut umum
Jaksa menurut pasal 1 butir 6 KUHAP, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Penuntuk umum adalah jaksa ayng diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
c.    Saksi
Saksi adalah  seseorang atau beberapa orang yang berada di luar pihak yang berperkara dan kehadirannya di dalam persidangan karena dibutuhkan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk memberikan keterangannya sehubungan dngan sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Singkatnya saksi dibbutuhkan untuk meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat atau untuk menegakkan hak dari pihak lawan (tergugat).
Keterangan yang diberikan saksi atau para saksi harus mengenai peristiwa yang dialami oleh saksi sendiri. Artinya tidak boleh mengemukakan pendapat atau kesimpulan yang diperoleh secara berpikir. Pada hakim diberikan kebijakan tnuk menilai keteranganyang diberikan saksi dnegan memperhatikan persesuaian antara saksi itu apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang telah diketahui dari sumber lain, alasanpengetahuan saksi, cara hidupnya, martabatnya, dansetiap petunjuuk yang dapat memberikan pertimbangan tentang kepercayaan saksi.

d.    Hakim
Hakim menurut KUHAP pasal 1 butir 8 dan 9, adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megnadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP.

e.    Penasihat hukum terdakwa
Penasihat hukum terdakwa adalah orang yang memberikan petunjuk kepada terdakwa.

f.    Panitera
Adapun jalannya persidangan adalah sebagai berikut.
1)    Polisi melakukan penangkapan dan penyidikan setelah adanya bukti bersalah.
2)    Jaksa mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa.
3)    Jaksa penuntut dan pembela terdakwa menggali keterangan para saksi.
4)    Jika keterangan dianggap cukup, hakim menjatuhkan vonis.
5)    Jalannya sidang dicatat oleh panitera.

Sedangkan dalam proses peradilan perdata, pihak-pihak yang hadir adalah:
1)    Penggugat
2)    Tergugat
3)    Saksi
4)    Hakim
5)    Panitera

Jalannya persidanagn adalah:
1)    Penggugat mengajuakn gugatannya pada pengadilan.
2)    Hakim mendengarkan gugatan penggugat/dapat diwakilkan kepada penasihat hukumnya.
3)    Memeriksa keterangan saksi-saksi.
4)    Hakim berkedudukan sebagai penegah, setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dan keterangan saksi-saksi baru memutuskan perkara.
5)    Jalannya sidang dicatat oleh panitera.

PROSES PERKARA PIDANA DAN PERDATA DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN UMUM

Dalam lingkungan pengadilan umum, perkara pidana dan perdata diproses sebagai berikut.

1.    Proses Perkara Pidana

a. Pengusutan
Inisiatif untuk menjalankan acara pidana dilakukan oleh pemerintah maka pengusutan dilakukan oleh yang berwajib (polisi melakukan penangkapan) dan kejaksaan sebagai penuntut umum. Ada beberapa yang khusus harus diajukan oleh yang berkepentingan, misalnya kasus berzinah dan penghinaan.

b.  Pengakhiran
Jika pemeriksaan telah dimulai dalam pengadilan, maka penuntut umum tidak berhak lagi untuk menghentikan pengusutan.

c.    Hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak diajukan oleh  masing-masing pihak.

d.    Hakim tidak boleh menerima pengakuan terdakwa belaka sebagai bukti.
Jadi apabila disimpulkan proses acara pidana bisa digambarkan sebagai berikut.






2.    Proses Perkara Perdata
a.    Pengusutan
    Inisiatif pengusutan harus dilakukan oleh penggugat (yang berkepentingan), tidak pernah dilakukan oleh yang berwajib.
b.    Kedua pihak (penggugat ddan tergugat) bisa atau berkuasa untuk menghentikan acara yang telah di mulai sebelum hakim memberi keputusan.
c.    Luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim, bergantung pada kedua belah pihak.
d.    Jika kedua pihak seia sekata tentang hal tertentu, hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut.
e.    Hakim perdata boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah desesoir yang dilakukan. Sumpah desesoir adalah sumpah yang dilakuakn kedua belah pihak.

Hirarki Peradilan Umum

Pengadilan umum terdapat beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut.

1.    Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Pengadilan tingkat pertama atau yang disebut juga dengan pengadilan negeri yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu daerah tingkat II (kabupaten/kota).

2.    Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi)
    Pengadilan tingkat kedua atau yang disebut juga dengan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang. Adapun kekuasaan hukum pengadilannya meliputi satu daerah tingkat I (propinsi).

3.    Kasasi oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negar Republik Indonesia, atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden.

Fungsil Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan di Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi), dan kasasi (Mahkamah Agung).

1.    Pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri)
Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu daerah tingkat II (kota atau kabupaten). Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangaka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2.    Pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi)
Pengadilan tingkat kedua mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu daerah tingkat I (propinsi). Fungsi pengadilan tingkat kedua ini,  yaitu:
a.    Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri yang ada didalam daerah hukumnya.
b.    Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan didalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan sewajarnya.
c.    Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadialn negeri di daerah hukumnya.
d.    Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan tinggi juga memliki wewenang mengadili perkara yang dimintakan banding. 

3.    Kasasi oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan tertinggi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden. Tiap-tiap bidang  dipimpin oleh seorang ketua muda yang dibantu oleh beberapa hakim anggota. Fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
a.    Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggiuntuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
b.    Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
c.    Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
d.    Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, ataupun dengan surat edaran.
Adapun wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.
a.    Mengadili semua perkara yang dimintakan kasasi.
b.    Meminta keterangan dari semua pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Jenis-Jenis Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di masyrakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyrakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mentaatinya.
Hukum mempunyai sikap mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjan hukum. Prof. Subekti, S. H. mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Menurut Prof. Mr. Dr. Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
Mengingat begitu kompleksnya kehidupan masyarakat yang diatur, lahirlah penggolongan-penggolongan hukum seperti berikut.

1.    Berdasarkan Wujudnya
Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan.
Sebagai contoh: Kamu mendaftarkan diri hendak menjadi anggota perpustakaan. Adapun syarat menjadi anggota perpustakaan, kamu harus mengisi biodata tentang diri kamu. Selain itu, kamu pun harus menandatangani peraturan tertulis mengenai cara-cara peminjaman buku, aturan yang harus dipatuhi, serta sanksi bila tidak memenuhi aturan tersebut. Aturan itulah yang disebut dengan aturan tertulis.
Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidupdan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Contoh hukum tidak tertulis dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yaitu Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus.

2.    Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya
Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi hukum lokal, hukum hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contohnya: Hukum Adat Batak, Jawa, Minagkabau, dan sebagainya.
Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya: Hukum Indonesia, Malaysia, Yunani, dan sebagainya.
Hukum internasional yaituhukum yang mengatur hubungan dua negara atau lebih. Contohnya: Hukum perang, Hukum perdata internasional, dan sebagainya.

3.    Berdasarkan Waktu yang Diaturnya
Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum dapat digolongkan menjadi hukum yang berlaku sekarang, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, dan hukum antarwaktu.
Hukum yang berlaku sekarang/saat ini (Ius Constitutum) atau disebut juga dengan hukum positif.
Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (Ius Constituendum).
Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

4. Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya
Berdasarkan pribadi yang diaturnya, hukum dapat digolongkan menjadi sebagai berikut.

a.    Hukum satu golongan
Hukum satu golongan yaitu hukum yang mengatur atau berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.

b.    Hukum semua golongan
Hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan warga negara.

c.    Hukum antar golongan
Hukum antar golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

5.    Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya
Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.

a.    Hukum publik
    Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum Contoh-contoh hukum publik adalah sebagai berikut.
1)      Hukum tata negara
    Hukum tata negara yaitu seperangkat peraturan hukum yang mengatur bentuk negara, susunan dan tugas-tugasnya, serta hubungan antar alat-alat perlengkapan negara.
2)       Hukum administrasi negara
    Hukum administrasi negara yaitu seperangkat peraturan hukum yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara termasuk cara melakukan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara dalam melakukan tugasnya.
3)       Hukum pidana
    Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.
4)       Hukum acara/hukum formal
    Hukum acara/hukum formal yaitu seperangkat aturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Hukum acara dibedakan menjadi hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum acara pidana mengatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penuntutan. Selain itu dalam hukum acara pidana ini diatur juga siapa-siapa saja yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan, dan pengadilan mana yang berwenang mengadili, dsb. Semua itu diatur dalam KUHAP yaitu UU No. 8 tahun 1981.

b.    Hukum perdata (Privat)
   Hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa jenis,yaitu sebagai berikut.
1)    Hukum perorangan /pribadi
    Hukum perorangan /pribadi yaitu himpunan peraturan yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melakukan hak-haknya itu. Manusia dan badan hukum seperti: CV, PT, Firma, dsb di dalam hukum adalah sebagai “Pembawa Hak” atau subjek hukum.
2)     Hukum keluarga
    Hukum keluarga adalah hukum yang memuat rangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga. Hubungan keluarga timbul karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga mencakup hal-hal berikut:
    a)    Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua yaitu orang tua yang         wajib membimbing anak sebelum cukup umur (21 tahun).
    b)    Perwalian. Perwalian yaitu seseorang atau perkumpulan tertentu         yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu         sampai dengan cukup umur.
    c)    Pengampunan. Pengampuan yaitu seseorang atau badan-badan         perkumpulan yang ditunjuk oleh hakim menjadi kurator             (pengampu) bagi orang-orang yang telah dewasa tetapi sakit         ingatan, boros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus             kepentingan sendiri, atau mengganggu keamanan.
    d)    Perkawinan. Perkawinan yaitu peraturan hukum yang mengatur         perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak yaitu laki-        laki dan perempuan.
3)        Hukum kekayaan
    Hukum kekayaan adalah peratuarn-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Yang dimaksud benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik. Hukum harta kekayaan mencakup dua bidang hukum, yaitu:
    a)    Hukum benda
        Hukum benda yaitu hukum yang mengatur hak-hak kebendaan         yang bersifat mutlak yang dibedakan menjadi benda bergerak         (kendaraan bermotor, surat berharga, dsb) dan benda tak bergerak         (tanah, mesin, hipotik, dsb).
    b)    Hukum perikatan
        Hukum perikatan yaitu hukum yang mengatur hubungan yang         bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Contohnya             hubungan antara debitur dengan kreditur.
4)        Hukum waris
    Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya kekayaan tersebut kepada orang lain. Dalam hukum waris diatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan     penerimaan waris, hibah, serta wasiat.
5)       Hukum dagang
    Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdaganganan/perniagaan. Didalam hukum dagang diatur hal-hal sebagai berikut:
    a)    Hubungan hukum antar produsen serta antara produsen dengan         konsumen (pembelian, penjualan, serta pembuat perjanjian).
    b)    Pemberian kepada para perantara, makelar, komisoner, pedagang         keliling, dsb.
    c)    Hubungan hukum yang terdapat berbagai bentuk, misalnya:         bentuk asosiasi perdagangan, pengangkutan, pengguanaan surat-        surat niaga, dsb.
6)       Hukum adat
    Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat tertentu serta dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.
7)        Hukum Islam
    Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu dari  Al - Quran dan As – Sunnah.
6.    Ditijau dari Tugas dan Fungsinya

a.    Hukum materiil
Hukum materil berkenaan dengan materi, isi, atau apa yang atur dalam hukum tersebut.

b.    Hukum formal
Hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya karena bentuknyalah hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati, dengan demikian apabila materi hukum dalam bentuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, secara formal materi tadi tidak dapat digolongkan sebagai hukum.

Soal Latihan Pembelaan Terhadap Tanah Air

I.    Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!

1.     Berikut ini yang bukan merupakan pakar kenegaraan adalah….
    a.    George Jellinek
    b.    Mr. Kranenburg
    c.    George Wilhelm Friedrich Hegel
    d.    Rutherford

2.     Fungsi negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan federatif dikemukakan oleh…
    a.    John Locke            b.    Van Vollenhoven
    c.    Montesque            d.    Goodnow

3.     Unsur pembentuk negara adalah….
    a.    adanya angkatan perang    b.    adanya uang
    c.    adanya rakyat        d.    adanya bangunan

4.     Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang ditunjukkan dalam membela negara adalah sebagai berikut…
    a.    melakukan KKN        b.    meresahkan masyarakat
    c.    melakukan Siskamling    d.    malas belajar
5.     Bukti kesetiaan Warga negara Indonesia kepada Negara dan Bangsa tercantum dalam UUD 1945 pasal….
    a.    Pasal 28                b.    Pasal 30
    c.    Pasal 29                d.    Pasal 31
6.     Sebagai tanda setia kepada keluarga, semua anggota keluarga harus melaksanakan….
    a.    menambah jumlah keluarga
    b.    menjaga nama baik keluarga
    c.    memperbesar pengeluaran keluarga
    d.    membatasi pergaulan dengan masyarakat.
7.    Kesediaan rela berkorban kepada negara dan bangsa karena didorong oleh….
    a.    menjadi penduduk negar aRepublik Indonesia.
    b.    Adanya rasa cinta kepada negara dan bangsa Indonesia.
    c.    Merasa diri hidup dari kesuburan tanah air Indonesia.
    d.    Tertarik oleh keindahan tanah air Indonesia.
8.    Yang tidak termasuk nilai juang 1945 adalah ….
    a.    tulus iklas tanpa mengharapkan balas jasa.
    b.    Menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
    c.    Ditunjukkan demi kepentingan negara.
    d.    Untuk kepentinan pribadi dan golongan.
9.    Ketahaann Nasional akan terwujud apabila….
    a.    seluruh rakyat bisa menggunakan senjata
    b.    seluruh rakyat membina persatuan dan kesatuan.
    c.    Kehidupan masyarakat semakin sejahtera
    d.    Pertambahan jumlah penduduk terus ditingkatkan.
10.    Kita harus menyadari bahwa untuk mencapai cita-cita memerlukan….
    a.    biaya dankemauan.
    b.    Kesabaran dan kepandaian
    c.    Kemauan dan perjuangan
    d.    Perjuangan dan pengorbanan

II.     Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!
1.    Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara!
2.    Mengapa warga negara wajib membela negara?
3.    Berikan 3 (tiga) contoh tindakan yang menunjukkan upaya membela negara dalam kehidupan sehari-hari!
4.    Bagaimana sikap anda terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka)?
5.    Bagaimana peran serta siswa dalam upaya pembelaan negara?
6.    Jelaskan perbedaan antara tujuan dan fungsi negara!
7.      Jelaskan perbedaan antara penduduk dan bukan penduduki!
8.    Jelaskan pengertian depakto dan dezure
9    Jelaskan pemerintahan yang berdaulat !
10.    Jelaskan pengertian konsttitutif dan deklaratif !
11.     Jelaskan batas wilayah udara serta ketentuan hokum internasional tentang daerah ekstrateritorial !
12.    Jelaskan batas wilayah laut territorial zona ekonomi eksklusif !
13.    Jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud negara bersipat memaksa !
14.    Jelaskan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan organisasi politik!
15.    Diskusikan manfaat mengetahui tujuan dan fungsi negara, bagaimanakah peran kamu dalam mewujudkan tujuan dan  fungsi tersebut !